Pontianak Ancam Tutup Budidaya Arowana

r12al · 11-01-2002, 04:22 PM

arwan · 11-01-2002, 05:05 PM

berikut cuplikannya:
Pontianak Ancam Tutup
Budidaya Arwana

Selasa, 29 Oktober 2002

PONTIANAK (Suara Karya): Bupati Pontianak Cornelius Kimha mengancam akan menutup semua perusahaan pembudidayaan ikan arwana, bila tetap tidak bersedia melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Penutupan akan dilakukan pada bulan November bila pengusaha tetap hanya berorientasi pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, katanya di depan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Djawari di Kabupaten Pontianak, akhir pekan lalu.

Cornelius melontarkan ultimatumnya ketika bersama menteri dan wagub mengadakan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan penangkaran ikan arwana, "super red" dan botia, PT Wajok Intilestari, di Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya.

Menurut bupati, penutupan tersebut akan dilaksanakan guna meluruskan administrasi kepemerintahan karena selama ini pihak pemkab sama sekali tidak dilapori para pengusaha itu.

Akibatnya, kata Cornelius, pemkab walaupun sudah mempunyai peraturan daerah mengenai perizinan usaha dan telah melaksanakan otonomi daerah, belum mempunyai data yang pasti mengenai jumlah perusahaan sejenis.

Jumlah perusahaan ikan hias pun, menurut bupati, sekarang baru dikira-kira yaitu 20 buah, dan total nilai ekspornya mencapai sekian miliar atau bahkan triliunan rupiah per tahun.

Cornelius menyatakan, perusahaan ikan hias arwana di Kabupaten Pontianak, bisa jadi sudah tidak lagi termasuk perusahaan penangkaran untuk konservasi, melainkan telah menjadi perusahaan pembudidayaan dengan pengembangbiakan untuk tujuan komersial. Hingga sekarang, katanya, kontribusi perusahaan-perusahaan itu masih nol terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut bupati, pengusaha selain belum melapor juga belum berkontribusi bagi pemasukan PAD, tetapi kalau ada masalah di daerahnya menuding kepala desa, camat dan pemerintah daerah sebagai pihak-pihak yang tidak sanggup mengelola daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan sampai sekarang di tingkat pemerintah pusat belum ada kesepakatan bulat mengenai instansi mana yang mengurus ikan arwana.

Ikan arwana sebagai komoditas budidaya seharusnya masuk ke Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan sebagai upaya penangkaran yang lebih bersifat perlindungan pada satwa langka, termasuk pada Departemen Kehutanan, katanya.

Melalui Komisi III DPR, ujar Rokhmin, Departemen Kelautan dan Perikanan mengusulkan supaya dapat mengurusi terumbu karang dan ikan hias, khususnya ikan arwana. Walaupun masih terjadi kontroversi di tingkat pusat mengenai departemen mana yang semestinya menangani ikan arwana, menteri mengajak pengusaha ikan arwana di Kabupaten Pontianak untuk tidak lagi melangkahi pemkab setempat dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. (Ant)

N1WAN · 11-01-2002, 05:06 PM

�*

Negara tetangga pada panen devisa dari ikan hias, kita mah lagi seru-serunya perebutan jatah amplop pribadi uuups maksudnya pendapatan daerah dan pusat �*

�*

r12al · 11-01-2002, 05:11 PM

Uuuuuu, uuuuuuiiiiii
Amplop siapa tuch, bagi dong....!!!
Indonesiaaaaaaa......indonesia aaaaaaa.....HIDUP INDONESIA

lierudy · 11-03-2002, 09:15 PM

Yah beginilah indonesia...
Padahal di trubus edisi oktober/2002, diulas kalo ijin usaha arowana mudah seperti jalan tol....
tapi mungkin kita lupa kali ya, kalo jalan tol di jakarta udah banyak yg rusaknya

All the best buat pengusaha2 di pontianak... jangan takut sama pemerintahan ato undang2 yang ga jelas datengnya dari mana itu..

r1za · 11-04-2002, 01:31 PM

Kalau kami berharap agar harga aronya tdk menjadi tambah mahal dengan adanya hal tersebut di atas, krn sekarang ajah sudah cukup mahal so... how Pdg...!

�*

Lam Aro

Martin · 11-04-2002, 01:36 PM

Inilah dampak dari Otda (otonomi daerah), masing2 pemda dgn segala cara berusaha meningkatkan PAD (penghasilan asli daerah), ujung2nya menciptakan raja2 kecil yang baru. Fenomena ini terjadi disemua daerah dan menimpa berbagai bidang usaha. �* Mestinya khan tinggal buat aturan yg jelas, transparan, tidak tumpang tindih antara Pusat dan daerah, pengusaha tinggal ikut saja. Seharusnya pengusaha didukung utk meningkatkan produk-nya, ini malah mau ancam tutup. Aneh!

11-01-2002, 04:22 PM	#1
r12al (129) NAC MEMBER Join Date: Jul 2005 Location: jakarta Posts: 126	Suara Karya Online

11-01-2002, 05:06 PM	#3
N1WAN (7430) Founder of N1wanRed.com Join Date: Sep 2000 Location: Jakarta, Indonesia Posts: 5,914	�* Negara tetangga pada panen devisa dari ikan hias, kita mah lagi seru-serunya perebutan jatah amplop pribadi uuups maksudnya pendapatan daerah dan pusat �* �* __________________ N1wanRed Arowana Captive Breeder, Pro-Shop and Exporter Whatsapp +62812 10 70008 Youtube :https://www.youtube.com/user/N1wanRed Facebook :https://www.facebook.com/N1wanRed/ Instagram: https://www.instagram.com/n1wanred/ Email : n1wanredsales@gmail.com

11-04-2002, 01:31 PM	#6
r1za (553) NAC 043 Join Date: Sep 2005 Location: jakarta Posts: 481	Kalau kami berharap agar harga aronya tdk menjadi tambah mahal dengan adanya hal tersebut di atas, krn sekarang ajah sudah cukup mahal so... how Pdg...! �* �* Lam Aro __________________ www.kicaumania.org

11-01-2002, 05:05 PM	#2
arwan Join Date: Sep 2005 Posts: 0	berikut cuplikannya: Pontianak Ancam Tutup Budidaya Arwana Selasa, 29 Oktober 2002 PONTIANAK (Suara Karya): Bupati Pontianak Cornelius Kimha mengancam akan menutup semua perusahaan pembudidayaan ikan arwana, bila tetap tidak bersedia melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Penutupan akan dilakukan pada bulan November bila pengusaha tetap hanya berorientasi pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, katanya di depan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Djawari di Kabupaten Pontianak, akhir pekan lalu. Cornelius melontarkan ultimatumnya ketika bersama menteri dan wagub mengadakan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan penangkaran ikan arwana, "super red" dan botia, PT Wajok Intilestari, di Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya. Menurut bupati, penutupan tersebut akan dilaksanakan guna meluruskan administrasi kepemerintahan karena selama ini pihak pemkab sama sekali tidak dilapori para pengusaha itu. Akibatnya, kata Cornelius, pemkab walaupun sudah mempunyai peraturan daerah mengenai perizinan usaha dan telah melaksanakan otonomi daerah, belum mempunyai data yang pasti mengenai jumlah perusahaan sejenis. Jumlah perusahaan ikan hias pun, menurut bupati, sekarang baru dikira-kira yaitu 20 buah, dan total nilai ekspornya mencapai sekian miliar atau bahkan triliunan rupiah per tahun. Cornelius menyatakan, perusahaan ikan hias arwana di Kabupaten Pontianak, bisa jadi sudah tidak lagi termasuk perusahaan penangkaran untuk konservasi, melainkan telah menjadi perusahaan pembudidayaan dengan pengembangbiakan untuk tujuan komersial. Hingga sekarang, katanya, kontribusi perusahaan-perusahaan itu masih nol terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurut bupati, pengusaha selain belum melapor juga belum berkontribusi bagi pemasukan PAD, tetapi kalau ada masalah di daerahnya menuding kepala desa, camat dan pemerintah daerah sebagai pihak-pihak yang tidak sanggup mengelola daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan sampai sekarang di tingkat pemerintah pusat belum ada kesepakatan bulat mengenai instansi mana yang mengurus ikan arwana. Ikan arwana sebagai komoditas budidaya seharusnya masuk ke Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan sebagai upaya penangkaran yang lebih bersifat perlindungan pada satwa langka, termasuk pada Departemen Kehutanan, katanya. Melalui Komisi III DPR, ujar Rokhmin, Departemen Kelautan dan Perikanan mengusulkan supaya dapat mengurusi terumbu karang dan ikan hias, khususnya ikan arwana. Walaupun masih terjadi kontroversi di tingkat pusat mengenai departemen mana yang semestinya menangani ikan arwana, menteri mengajak pengusaha ikan arwana di Kabupaten Pontianak untuk tidak lagi melangkahi pemkab setempat dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. (Ant)

11-01-2002, 05:11 PM	#4
r12al (129) NAC MEMBER Join Date: Jul 2005 Location: jakarta Posts: 126	Uuuuuu, uuuuuuiiiiii Amplop siapa tuch, bagi dong....!!! Indonesiaaaaaaa......indonesia aaaaaaa.....HIDUP INDONESIA

11-03-2002, 09:15 PM	#5
lierudy (23) NAC MEMBER Join Date: Oct 2002 Posts: 23	Yah beginilah indonesia... Padahal di trubus edisi oktober/2002, diulas kalo ijin usaha arowana mudah seperti jalan tol.... tapi mungkin kita lupa kali ya, kalo jalan tol di jakarta udah banyak yg rusaknya All the best buat pengusaha2 di pontianak... jangan takut sama pemerintahan ato undang2 yang ga jelas datengnya dari mana itu..

11-04-2002, 01:36 PM	#7
Martin (560) NAC 028 Join Date: Aug 2002 Posts: 444	Inilah dampak dari Otda (otonomi daerah), masing2 pemda dgn segala cara berusaha meningkatkan PAD (penghasilan asli daerah), ujung2nya menciptakan raja2 kecil yang baru. Fenomena ini terjadi disemua daerah dan menimpa berbagai bidang usaha. �* Mestinya khan tinggal buat aturan yg jelas, transparan, tidak tumpang tindih antara Pusat dan daerah, pengusaha tinggal ikut saja. Seharusnya pengusaha didukung utk meningkatkan produk-nya, ini malah mau ancam tutup. Aneh!

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)